Aceh — Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang selama ini menjadi salah satu penopang utama layanan kesehatan masyarakat, kini menghadapi tekanan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Setelah pernah menjadi penyelamat bagi masyarakat pasca tsunami, keberadaan JKA hari ini justru dipersoalkan di tengah situasi pemulihan pasca banjir bandang yang belum sepenuhnya tuntas.(19/4/2026)
Zakaria, yang dikenal dengan sapaan Bung Jaka, secara tegas mengkritik arah kebijakan Pemerintah Aceh yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya dituntut sehat secara administratif, tetapi juga harus sehat secara logika dan empati dalam mengambil keputusan.
“Ini bukan sekadar soal anggaran atau teknis kebijakan. Ini soal keberpihakan. Pemerintah Aceh seharusnya mampu melihat realitas di lapangan bahwa masyarakat masih dalam kondisi rentan. JKA jangan malah dikorbankan dengan dalih penyesuaian data atau kebijakan desil,” tegasnya.
Ia menilai, penerapan sistem desil dalam menentukan penerima manfaat justru menjadi sumber masalah baru. Di tengah data korban bencana yang masih simpang siur dan belum terverifikasi dengan baik, kebijakan tersebut berpotensi besar melahirkan ketidakadilan baru.
“Desil hari ini bukan solusi, tapi justru menjadi ‘hukuman’ bagi rakyat. Bagaimana mungkin kebijakan berbasis data diterapkan ketika data itu sendiri belum beres? Ini bukan hanya kelalaian, tapi bisa dikategorikan sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap penderitaan masyarakat,” lanjut Jaka.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pasca bencana seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial, bukan justru memperketat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan. Menurutnya, langkah mengutak-atik JKA di tengah situasi ini adalah keputusan yang prematur dan berisiko memperburuk kondisi sosial.
“Rakyat sedang berjuang memulihkan hidupnya. Rumah rusak, ekonomi terganggu, dan trauma masih membekas. Dalam situasi seperti ini, negara seharusnya hadir tanpa syarat, bukan malah menambah beban dengan kebijakan yang tidak tepat waktu,” ujarnya.
Jaka juga menyoroti lemahnya prioritas pemerintah dalam menangani persoalan pasca bencana. Ia menilai pemerintah terkesan terburu-buru mengambil kebijakan strategis tanpa menyelesaikan persoalan mendasar terlebih dahulu.
“Data korban belum jelas, bantuan belum merata, tapi sudah bicara pembatasan akses kesehatan. Ini logika yang terbalik. Selesaikan dulu persoalan dasar satu per satu. Jangan sampai kebijakan yang dibuat di meja justru melukai rakyat di lapangan,” kritiknya.
Ia menegaskan bahwa JKA bukan sekadar program, melainkan simbol kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat Aceh. Oleh karena itu, keberlanjutannya tidak boleh diganggu oleh kebijakan yang tidak matang.
“JKA adalah hak rakyat, bukan hadiah dari pemerintah. Kalau hari ini program ini dilemahkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan masyarakat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sendiri,” tutupnya.
