keizalinNews.com – Lebak – Masyarakat Desa Sukaharja meminta aparat Kepolisian Polres Lebak melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dugaan korupsi dengan cara melakukan penyunatan pada program bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) yang telah lama terjadi di Desa Sukaharja Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak, Baten Penyunatan dana bansos BPNT ini terjadi sejak Ujang terpilih menjadi Kepala Desa Sukaharja,sekarang ini masuk pada priode kedua kalinya.
Dalam pengaduan masyarakat yang di terima Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP), penyunatan dana Bansos itu terjadi saat pencairan program BPNT.
Seharusnya penerima sebanyak 460 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing menerima uang sebesar Rp 400 untuk realisasi alokasi bulan Januari dan Pebruari tahun 2023 ini para KPM menerima barang berbentuk beras dua karung kecil yang isinya masing masing seberat 8,5 kilogram.
Jika di uangkan dua karung kecil itu sebesar Rp 170000,dan uang tunai Rp 150000, dengan hitungan keseluruhnya sebesar Rp.320000.”
Dalam kasus ini ada dana yang hilang tidak di terima KPM sebesar Rp.80000 Hal itu dikatakan Hendra Boby Abimanyu Tim Penelusuran Informasi dan Data DPC Ormas Badak Banten Perjuangan Kabupaten Lebak
Menurut Hendra Boby Abimanyu, dugaan keterlibatan Kepala Desa Sukaharja dalam korupsi bansos BPNT ini telah menggiring dan mengarahkan KPM untuk mengambil beras dan uang tunai Rp.150000 di Agen BRILINK BRI milik Yati yang notabene kerabatnya.
Kepala Desa Memerintahkan KPM mengambil beras dan uang tunai sebesar Rp.150000 di BRILINK BRI milik Yati kerabatnya,”kata Hendra
Ditambahkan Hendra Bobi Abimanyu selaku tim penelusuran informasi dan data Ormas Badak Banten Perjuanga (BBP), atas permintaan masyarakat berharap agar aparat hukum Polres Lebak dapat menindaklanjuti temuan kasus dugaan korupsi bansos untuk keluarga miskin tersebut.
Kami dari ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) Kabupaten Lebak berharap unit TIPIKOR Polres Lebak dapat melakukan langkah hukum,”Ujarnya
Sementara Ketua DPAC Ormas Badak Banten Perjuangan Kecamatan Cikulur Iik Afandi, Mengatakan, perbuatan kepala desa yang telah menggiring dan mengarahkan KPM untuk mengambil barang jenis beras dengan kenyataan demikian dan nilai uang tunai sebesar itu di BRILINK BRI milik kerabatnya maka dapat di artikan terlibat dalam perbuatan korupsi Program Bansos.
” Jika oknum Kepala Desa telah melakukan korupsi pada program bansos pertanda tidak berakhlak dan bermoral baik itu sangat hina, lebih dari pelaku kejahatan lainnya ucap Iik Afandi,
Sedangkan Ujang Kepala Desa Sukaharaja hingga saat ini sulit tidak bisa di konfirmasi.
(Red)
