PTSL Di Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Tabrak SKB 3 Menteri

- Jurnalis

Jumat, 18 November 2022 - 10:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keizalinnews.com Bekasi — Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi adalah salah satu desa di Kabupaten Bekasi yang juga turut serta dalam program PTSL yang merupakan program pemerintah.

Tujuan utama pemerintah dalam program PTSL ini adalah baik,yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi segala lapisan masyarakat dalam kepemilikan aset lahan yang di milikinya.

Apabila nantinya masyarakat telah memiliki sertifikat atas lahan yang mereka miliki tentunya masyarakat apabila memerlukan tambahan modal didalam usahanya dalam bidang apapun dapat menggunakan sertifikat lahan yang mereka miliki tersebut sebagai jaminan atau anggunan di Bank yang di miliki pemerintah ataupun swasta sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi terjerat atau terlilit hutang oleh rentenir.

Tapi sangat disayangkan maksud baik pemerintah di dalam program PTSL tersebut didalam pelaksanannya banyak terjadi penyelewengan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan SKB 3 Menteri terkait biaya yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 150.000,-

Seperti yang terjadi di Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi menurut hasil penelusuran awak media yang bermula dari keresahan serta keluhan masyarakat,dimana warga masyarakat yang sebagian besar notabene pekerjaan mereka adalah petani justru dikenakan biaya bervariasi mulai Rp 450.000,- hingga Rp 500.000,-

Baca Juga :  PLT. WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO SENAM BERSAMA WARGA SKALIGUS SIMBOLIS TANAM 1000 POHON SUKUN

Awak media dalam hal ini menemui beberapa warga masyarakat di Desa Sukakerta yang turut menjadi peserta PTSL untuk melakukan investigasi langsung ke warga dan mewawancarai secara langsung beberapa warga di wilayah Desa Sukakerta.

Setelah menemui warga,awak media juga menemui RT wilayah setempat  yang banyak disebutkan warga sebagai petugas yang memungut biaya tersebut dari warga untuk konfirmasi hasil wawancara dengan masyarakat.

Di dalam pertemuan tersebut oknum RT mengakui bahwa telah mengutip uang tambahan sebesar Rp 300.000,- hingga Rp 350.000,- diluar biaya yang telah di setorkan sebelumnya oleh peserta PTSL pada saat pendaftaran atau pengukuran yaitu Rp 150.000,- hingga total biaya keseluruhan yang disetorkan masyarakat Desa Sukakerta membengkak menjadi Rp 450.000,- hingga Rp 500.000,-

Awak media juga mengkonfirmasi serta menanyakan kepada oknum RT tersebut dikemanakan semua dana yang sudah dikumpulkannya dari masyarakat yang mengikuti program PTSL di Desa Sukakerta dan oknum RT tersebut mengatakan bahwa mereka RT dan RW di Desa Sukakerta hanya melaksanakan perintah dari pimpinan mereka di Desa,jadi semua dana tersebut mereka setorkan ke kantor Desa serta di terima langsung oleh Sekdes Desa Sukakerta.

Baca Juga :  Momentum Sumpah Pemuda 2022 Muhammad Ja’far Hasibuan Tokoh Inspiratif Menggetarkan Dunia Contoh Bagi Semua Pemuda di Indonesia

Dalam hal ini sungguh amat disayangkan terjadi pungutan lebih dari jumlah Rp 150.000,- sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui SKB 3 Menteri.

Hal ini haruslah menjadi perhatian para aparat penegak hukum di Kabupaten Bekasi apalagi kejadian ini terus berulang mengingat sebelumnya di Kabupaten Bekasi sudah ada beberapa Kepala Desa yang di tahan terkait pungli PTSL diwilayah mereka.

Masyarakat di Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi menyampaikan kepada awak media agar kiranya para aparat penegak hukum sudi kiranya turun langsung ke Desa Sukakerta untuk menyidik serta memeriksa langsung apa yang sebenarnya telah terjadi terkait program PTSL di Desa mereka,banyak warga bahkan siap apabila kiranya mereka di minta untuk menjadi saksi terkait pungli yang telah terjadi kepada mereka didalam program PTSL tersebut bahkan warga yang bersedia ikut menjadi saksi tersebut jumlahnya hingga puluhan orang.

Bagas Ariebowo

Sumber AWIBB Bekasi Raya 

Berita Terkait

Kolaborasi Lapas Rangkasbitung dan Unilam Dukung Narapidana Siap Kembali ke Masyarakat
Lapas Rangkasbitung Terima Bibit Padi Gogo dari Dinas Pertanian Lebak
Upah tak Sesuai Aturan: Berdiri di atas Bantaran Sungai Ciujung & Tak Miliki PBG, Mie Gacoan Rangkasbitung di Somasi Forwatu Banten
Pembangunan Proyek Jalan Rabat Beton di Desa Banjarsari
Inspektorat Lampung Selatan Diuga ada Kerja Sama Dengan Ketua PKK dan Mantan Camat Merbau Mataram.
LSM Rakyat Indonesia berdaya,Himbau Kepala Desa Kelola Dana Desa Sesuai Aturan, Waspadai Modus Penyimpangan dan Jerat Hukum
Dalam Kunjungan Kerja Anggota DPRD OKI, Suryanto Serap Aspirasi Warga Demi Pembangunan Desa
Rapat Khusus di Halim Sebelum Kunjungan ke Australia
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 November 2025 - 20:19 WIB

Kolaborasi Lapas Rangkasbitung dan Unilam Dukung Narapidana Siap Kembali ke Masyarakat

Jumat, 14 November 2025 - 08:19 WIB

Lapas Rangkasbitung Terima Bibit Padi Gogo dari Dinas Pertanian Lebak

Kamis, 13 November 2025 - 20:01 WIB

Upah tak Sesuai Aturan: Berdiri di atas Bantaran Sungai Ciujung & Tak Miliki PBG, Mie Gacoan Rangkasbitung di Somasi Forwatu Banten

Rabu, 12 November 2025 - 21:43 WIB

Pembangunan Proyek Jalan Rabat Beton di Desa Banjarsari

Rabu, 12 November 2025 - 18:47 WIB

Inspektorat Lampung Selatan Diuga ada Kerja Sama Dengan Ketua PKK dan Mantan Camat Merbau Mataram.

Berita Terbaru