Keizalinnews.Online|ACEH TENGAH-: Aceh Tengah- Aceh.//Organisasi Barisan Republik yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membatu permodalan masyarakat pelaku UMKM masyarakat di sebut penipu, Hal itu disampaikan DT dalam statemen nya di beberapa media masa
“Saya berkeyakinan ini penipuan. Modusnya menarik duit dari anggota untuk pembuatan kartu Anggota dan biaya administrasi. Selanjutnya ada kabar juga nantinya akan ada biaya survei lagi. Padahal Yayasan WCN setelah saya cek juga tak memiliki kantor di Pusat,” Ucap DT di salah satu media Online
Menanggapi tudingan lembaga tempatnya berbakti penipu, Nur Ainun.SH ketua DPW Barisan Republik Aceh Sebut ini Ulah Orang Sakit Hati
“Ini ucapan orang yang sakit hati, karena DT takut diminta uang KTA yang selama ini beliau ambil dari anggota DPC nya, untuk menghindari pertanyaan anggotanya ia berdalih sudah setor ke DPD BARISAN Republik, Makanya ia menyebar berita bohong atas upaya barisan Republik untuk membantu perekonomian masyarakat, ” Ucapnya.
Terlebih DT itu yang telah mengunakan uang anggota barisan Republik untuk kepentingan pribadinya, kedepan kami dari pengurus barisan Republik akan menempuh jalur hukum atas statemen nya di media,
“Saya dapat laporan tentang DT ini, ia merupakan bendahara di DPC Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, berdalih untuk penyelidikan keberadaan Yayasan Widya Citra Nusantara (WCN) Fondastion, ia telah mengunakan uang KTA anggota untuk kepentingan pribadinya,” Jelasnya.
Untuk itu ujarnya, dalam waktu dekat akan ada laporan polisi atas penggunaan anggaran anggota barisan Republik yang di lakukan DT.
Terkait tudingan penipuan karena tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) yang dikatakan DT , Nur Ainun.SH mengatakan Yayasan Widya Citra Nusantara (WCN Foundation) bergerak di bidang ekonomi kerakyatan, WCN Fondastion bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). WCN Foundation melalui Barisan Republik menyediakan bantuan permodalan, bimbingan tata kelola, dan pemasaran untuk pelaku UMKM, petani, peternak, dan pelaku bisnis wisata serta kuliner.
“Salah satu program utama kita adalah Program Ekonomi Kerakyatan, yang bertujuan untuk mensinergikan berbagai program ekonomi pemerintah dengan inisiatif dari WCN Foundation sendiri. program ini mencakup penyaluran pengembangan pasar rakyat, ekonomi kerakyatan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah binaan, ” Jelasnya.
Jika Terkait OJK (otoritas Jasa Keuangan) terang Nur Ainun.SH, Yayasan tidak perlu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Lembaga Jasa Keuangan (LJK) karena yayasan adalah entitas non-profit yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan. OJK mengatur dan mengawasi institusi yang beroperasi di bidang keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, dan lembaga keuangan lainnya, Untuk itu Yayasan WCN Fondastion ini bukan Lembaga perbankan, Yayasan WCN Fondastion memiliki dana sendiri, jadi tidak harus wajib.
Pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) biasanya diperlukan untuk lembaga-lembaga yang bergerak dalam jasa keuangan seperti fintech, koperasi simpan pinjam, atau lembaga keuangan mikro, bukan untuk yayasan WCN Fondastion yang berfokus pada kegiatan sosial atau pengembangan ekonomi kerakyatan Ekonomi lemah.
Namun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. yayasan harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pendaftaran ini penting untuk memperoleh status badan hukum dan menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yayasan WCN Fondastion dan Barisan Republik kita sudah memenuhi itu.”jelas Nur Ainun,SH lagi.
Hingga kini inisial DT tidak pernah berada di rumah, sedang kami cari untuk mempertanggung jawabkan baik secara organisasi maupun atas tudingan yang di sebarkan melalui media sosial terkait tudingan menipu, berkemungkinan beliau saat ini melarikan diri dikarenakan telah di habiskan sejumlah uang yang selama ini telah mengunakan uang anggota untuk kepentingan pribadinya,” tutup Nur Ainun.SH. ( ms).
