Keizalinnews.com | Kota Kendari – Aliansi Pemuda Pelajar (AP2) Sulawesi Tenggara (Sultra). Sukses menggelar acara Dialog Publik Tentang Transparansi Tender Dalam Lelang Proyek APBD dan APBN di Sultra. Serta Langkah dan Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Berlangsung di Aula Kantor BLK Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Rabu, (27/07/22) Siang
Ketua Panitia Pelaksana Ferdi, mengatakan bahwa giat Dialog Publik berjalan secara transparansi serta mengedukasi Dialog terkait merajalelanya para koruptor atau dugaan percobaan- percobaan Korupsi didalam Lelang Proyek (APBN) dan (APBD) di wilayah Sultra.
Dikatakannya, maka perlu ada tindakan pencegahan yang lebih serius. Korupsi dana proyek” APBN dan APBD di sultra yang di nilai sudah menjadi suatu kebiasaan. (ucapnya)
Menurutnya, proses pembangunan infrastruktur kerap menjadi salah satu percobaan praktek korupsi. Beberapa kasus” korupsi di Sultra diantaranya berkaitan dengan proyek infrastruktur baik dari anggaran APBD maupun APBN.
Senada itu, Ketua Umum (AP2) Sultra, Fardin Nage. Menuturkan bahwa pemecahan masalah korupsi juga tidak akan efektif jika dilakukan secara general atau hanya di pusat saja. Diperlukan kerjasama semua pihak untuk melakukan pencegahan.
“Kegiatan yang dilaksanakan hari ini adalah langkah dari (AP2) Sultra. Mengedukasi mahasiswa berkaitan dengan beragam model korupsi dan upaya pencegahannya Maka pihaknya mencoba melakukan edukasi melalui kegitan dialog seperti ini. (Tuturnya)
“Kami capek melakukan demo, kita coba melakukan terobosan baru,”ungkapnya Sementra itu, Kepala BLK Kota Kendari bersama Ketua Dewan Pembina (AP2) Sultra, menjelaskan meski beberapa narasumber tidak hadir atau pewakilan di acara dialog publik ini, namun kami sangat bersyukur karena semua proses kegitan berjalan baik, lancar dan kondusif.
Ditambahkan, pihak kami sebenarnya sangat menyangkan pihak Kejati Sultra dan BLP Sultra tidak menghadiri undangan dialog kami, padahal ini sebuah solusi yang kami tawarkan, bagaimna menghilangkan stigama fee 10 persen dari tiap proyek yang di terima oleh oknum-oknum Kadis, atau menghilangkan lainya terkait proyek yang baru masuk tahap perencanaan tapi pemenangnya sudah ditetapkan lebih awal,” urainya.
Untuk itu, pria yang akrab disapa LHK ini menegaskan, akan turun untuk mengelar aksi serta mencari tau apakah pihak Kejati ikut bermain dalam kecurangan proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah atau kah serius ikut menangani dan mendapingi pekerjaan yang diangarkan melalui APBN maupun APBD di Provinsi, Sulawesi Tenggara.
LAP: NURWINDU.NH
