Bireuen | Proyek tebing penahan ombak di pesisir Desa Lipah Rayek, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, menuai sorotan tajam. Program yang diklaim prorakyat itu baru satu minggu dilakukan Provisional Hand Over (PHO), namun kini kondisinya sudah tampak miring dan bergeser.08 Oktober 2025.
Dugaan awal mengarah pada kelalaian pihak rekanan yang tidak memasang lapisan geotekstil (giotek) — material penting untuk menahan pergeseran batu dan memperkuat struktur. Akibatnya, tembok penahan ombak yang menelan dana mencapai Rp9 miliar dari APBN itu mulai mengalami kerusakan dini.
Pekerjaan Raksasa, Kualitas Dipertanyakan,Proyek besar ini dikerjakan sejak 4 Juni 2025 oleh CV. Polygon, yang disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan Ketua MKD DPR RI asal Aceh. Sementara pengawasan dilakukan oleh CV. Karia Puga.
Alih-alih menunjukkan hasil maksimal, kondisi lapangan kini justru memperihatinkan. Tebing yang seharusnya kokoh kini mulai miring dan sebagian batu penahan terlihat tergeser. Publik menilai proyek ini “asal jadi” dan minim perencanaan teknis yang matang.
Material Diduga Ilegal
Lebih jauh, informasi yang dihimpun media menyebutkan bahwa proyek ini juga menggunakan batu gajah ilegal yang diambil dari galian C tak berizin di kawasan Samalanga dan Jineub. Hal ini memperkuat dugaan adanya praktik pelanggaran dalam pelaksanaan proyek bernilai jumbo tersebut.
“Batu yang dipakai bukan dari sumber resmi. Kalau begini wajar saja cepat rusak. Ini proyek miliaran, bukan pekerjaan pinggiran,” ujar salah seorang warga pesisir dengan nada kesal.
Pihak Kontraktor Bungkam
Upaya konfirmasi kepada pelaksana proyek, CV. Polygon (Nomor Kontrak: PB 02 01 – Bws1,7,2/430), telah dilakukan beberapa kali. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor enggan memberikan tanggapan resmi.
Sikap bungkam ini semakin memicu kecurigaan publik bahwa proyek tersebut dikerjakan dengan kualitas rendah, meski menelan anggaran yang sangat besar.
Tuntutan Publik: Audit dan Evaluasi Menyeluruh
Masyarakat mendesak instansi terkait, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk segera melakukan audit teknis dan keuangan terhadap proyek tebing penahan ombak tersebut.
“Jangan sampai uang negara habis sia-sia. Ini menyangkut keselamatan warga pesisir,” tegas salah satu tokoh masyarakat setempat,kondisi ini menjadi cermin lemahnya pengawasan proyek infrastruktur di daerah. Publik menanti langkah tegas aparat dan instansi teknis untuk mengusut tuntas dugaan kejanggalan yang terjadi.(*)
