Keizalinnews.web.id Pidie– Polres Pidie menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan pendekatan green policing, bertempat di Aula Wira Satya Polres Pidie, Jumat (3/10/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut , Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, MH, Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK, Dandim 0102/Pidie yang diwakili Kapten Inf Roni Saputra, Kajari Pidie Suhendra, SH, Ketua MPU Pidie, Wakil Ketua DPRK Pidie, Kabag Perekonomian dan SDA Kabupaten Pidie, unsur muspika Geumpang, Tangse dan Mane, Tokoh Masyarakat serta stakeholder terkait lainnya
Dalam sambutannya, Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK menyampaikan bahwa selama menjabat ia bersama jajaran telah melakukan berbagai upaya dalam menekan aktivitas PETI, mulai dari langkah persuasif hingga penegakan hukum.
“Sejumlah spanduk imbauan telah kita pasang di lokasi-lokasi rawan PETI, agar masyarakat memahami bahaya dan larangan penambangan ilegal. Tidak hanya itu, penindakan hukum juga sudah kami lakukan terhadap pelaku. Namun saat ini melalui FGD ini,
Ditambahkannya Polres Pidie bersama stakeholder terkait, ingin mencari solusi bersama melalui konsep green policing yang diinisiasi oleh Bapak Kapolda Aceh untuk menangani masalah lingkungan, khususnya pertambangan ilegal, dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis lingkungan, sehingga dalam penanganan masalah PETI dapat menyentuh akar masalah dan melibatkan semua pihak,” ujarnya.
“Masalah PETI tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan, tetapi juga perlu pendekatan preventif, edukasi, serta mencari solusi alternatif bagi masyarakat yang menggantungkan ekonomi pada aktivitas tambang ilegal,” ungkap Kapolres Pidie
Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, SH dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung upaya penanggulangan PETI. Ia menyebutkan bahwa persoalan penambangan ilegal bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat.
“PETI bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak hutan, mencemari sungai, dan mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder siap berkolaborasi mencari solusi terbaik. Kita ingin menghadirkan langkah nyata yang tidak hanya menghentikan aktivitas PETI, tetapi juga memberikan alternatif ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Hal yang sama juga disampakan Kajari Pidie Suhendra, SH, dalam kesempatan itu menyampaikan pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku yaitu melalui pengurusan izin usaha pertambangan (IUP),
