Gelar Rapat Paripurna, DPRD Konawe Bahas Dugaan Penyelewengan Dana RSUD Konawe, Kemana Dana Rp 18 Miliar Klaim BPJS ?

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, termasuk permintaan investigasi terhadap aliran dana klaim BPJS senilai Rp 18 miliar.

Ketua Pansus LKPJ, H. Abdul Ginal Sambari, S.Sos, M.Si, dalam pernyataannya menegaskan bahwa terdapat utang mencurigakan di RSUD Konawe sebesar Rp 20,8 miliar yang tidak jelas penggunaannya.

Padahal, dana klaim BPJS senilai Rp 18 miliar telah dibayarkan pemerintah pada Agustus 2024 dan seharusnya digunakan untuk melunasi utang RSUD.

“Seharusnya utang RSUD bisa terselesaikan dengan dana klaim BPJS yang sudah cair. Tapi kenyataannya utang malah membengkak hingga Rp 27 miliar. Ini sangat janggal dan butuh investigasi menyeluruh,” beber Abdul Ginal sambil meminta keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

Kejanggalan ini mengemuka setelah dalam pembahasan APBD-P 2024, Direktur RSUD saat itu, dr. Abdul Rahman Matta, mengakui adanya utang sebesar Rp 22 miliar, terdiri dari Rp 4 miliar untuk jasa dan operasional, serta Rp 18 miliar untuk klaim BPJS.

Namun, meski pemerintah telah menunaikan kewajibannya, utang RSUD justru membengkak, memunculkan pertanyaan besar tentang pengelolaan keuangan rumah sakit tersebut.

DPRD Konawe melalui Banggar sebelumnya telah mengingatkan bahwa dana klaim BPJS adalah piutang RSUD, bukan utang.

Seharusnya, dana itu digunakan untuk membayar sisa utang sebesar Rp 10 miliar, bahkan diperkirakan RSUD bisa mencatat surplus hingga Rp 5 miliar. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya.

Sekretaris Daerah Konawe, Dr. Ferdinand, SP, MH, turut hadir dalam rapat bersama perwakilan dari Polres dan Kejaksaan Negeri Konawe.

DPRD pun menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele dan perlu ditindaklanjuti secara hukum agar ada kejelasan serta akuntabilitas penggunaan anggaran di institusi pelayanan publik seperti RSUD.

Rapat paripurna ini bukan hanya menjadi forum seremonial tahunan, melainkan juga momentum kritis untuk mendorong transparansi dan integritas di tubuh Pemerintah Daerah Konawe, khususnya dalam pengelolaan anggaran kesehatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (Red)

Editor: Nurwindu.Nh