KeizalinNews.com Jakarta — Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, S.E., M.M. menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan TNI pada Unit Organisasi (UO) TNI Angkatan Laut yang ditutup oleh Inspektur Jenderal Angkata Laut (Irjenal) Laksda TNI Rubiyanto, S.E., M.M., CHRMP, C.Fr.A. selaku Penanggung Jawab, dihadiri Wakil Penanggung Jawab I Tim Pemeriksa BPK RI Dr. Edy Witono, S.E., M.M., CSFA, CertDA, CIISA bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/05/2024).
Irjenal dalam sambutannya mengatakan “Harus ada kesesuaian antara laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga perlu adanya pemeriksaan BPK untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP dan perundang-undangan. Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara di TNI sesuai peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh BPK RI. Pemeriksaan terinci BPK atas laporan keuangan TNI Angkatan Laut tahun 2023 yang merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan interim atas laporan keuangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober s.d. 22 Desember 2023 di Jakarta, Surabaya, Kupang, dan Labuan Bajo. Pemeriksaan terinci BPK atas laporan keuangan Kemhan RI dan TNI pada UO TNI Angkatan Laut dilaksanakan pada tanggal 23 Januari s.d. 27 Mei 2024, dari pemeriksaan ini nanti akan diperoleh opini atas laporan keuangan Kemhan RI dan TNI pada UO TNI Angkatan Laut tahun 2023. Kita semua berharap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tentunya opini ini dapat diperoleh dengan usaha dan kerja keras kita bersama dengan mematuhi ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan”.
Wakil Penanggung Jawab I Tim Pemeriksa BPK RI dalam sambutannya mengatakan “BPK RI sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara melaksanakan exit meeting yang merupakan bentuk komunikasi audit BPK RI setelah melaksanakan pemeriksaan. BPK RI setiap tahun mempunyai mandatori melakukan pemeriksaan yang dinamakan general audit baik diminta maupun tidak diminta sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengelolaan anggaran. Laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI akan menghasilkan opini yang merupakan suatu pernyataan profesional dari pemeriksa atas laporan keuangan yang disajikan oleh TNI Angkatan Laut dengan empat kriteria yaitu sesuai dengan SAP, kecukupan pengungkapan, laporan realisasi anggaran (LRA), dan efektifitas sistem pengendalian internal (SPI). BPK RI dalam melaksanakan general audit melihat dengan fokus implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), manajemen kas, stock opname, aset tetap dan aset lainnya, serta belanja barang dan belanja modal”.
(Hera)
(Sumber Dispen Lantamal III Jakarta)
