Keizalinnews.com // PALI – Pada dasarnya setiap dana yang dikucurkan pemerintah Republik Indonesia, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, baik melalui dana APBN ataupun dana APBD. Termasuk dana desa yang merupakan program Presiden Republik Indonesia ke 6 yaitu Ir Joko Widodo.
Dengan Moto “Membangun Indonesia Melalui Desa” pemerintah telah mengucurkan dana desa setiap tahun dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.
Begitu banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dari program tersebut, mulai pembangunan infrastruktur hingga armada ambulance dan operasional desa.
Seperti halnya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2023 hampir semua pemerintah desa dari 65 desa yang ada di Pali menganggarkan belanja armada operasional desa melalui Alokasi dana desa (ADD).
Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Kepala Desa PALI, Meriyanto didampingi Sekretarisnya Rozali, A.Md dan Bendahara Forum Kades, Husin Bambang Wibowo juga Ketua Forum Kades Kecamatan Tanah Abang, Aswin Markusuma saat dikonfirmasi di kediaman Ketua Forum di Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang pada Rabu (30/08/2023).
Menurut nya, tidak semua pemdes di PALI yang telah melaksanakan program tersebut, menurut penjelasan Ketua Forum dari 65 Desa hanya 48 desa yang sudah melakukan belanja armada operasional desa, itupun mereka langsung melakukan pembayaran ke pihak dealer Wuling dengan cara transfer.
“Forum hanya mempasilitasi saja setelah usai rapat sosialisasi di Kecamatan Penukal sebelumnya, soal pembayaran kita tidak ikut campur, silakan tanya ke pemdes masing-masing. Karena mereka langsung melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening dealer Wuling.”Jelas Meriyanto.
Hal itu juga disampaikan Rozali dan Bambang Wibowo, bahwa semua yang dilakukan pemdes tidak melanggar peraturan, bahkan itu sudah dilakukan sesuai juknis penggunaan ADD, serta kebutuhan skala prioritas pemerintah desa dan masyarakat.
“Dengan adanya armada operasional desa tersebut kita berharap dapat meringankan beban pemerintah desa dan masyarakat, karena tidak semua perangkat pemerintahan desa itu ada mobil, sementara kebutuhan perjalanan dinas sangat penting, kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan nya, seperti yang anaknya akan wisuda di ibu kota provinsi Sumatra Selatan dan juga untuk kepentingan mendadak seperti mengantarkan orang sakit. dengan adanya mobil operasional ini paling tidak sudah mensubsidi biaya sewa mobil, karena mobil operasional desa tidak disewakan kepada siapa pun, semua warga bisa pakai dengan gratis asal jelas peruntukannya.”papar Rozali.
Ditanya soal asuransi, KSB forum kades menjawab, bahwa para pemerintah desa juga membayar sendiri dengan mentransfer uang untuk asuransi selama satu tahun. pihak nya tidak ikut campur apalagi harus melalui rekening pribadi ataupun rekening forum.
Bukan sekedar pengakuan para kepala desa, salah satu warga Desa Harapan Jaya bernama Suaidi, yang beberapa hari lalu menggunakan mobil operasional desa tersebut membawa keluarga menghadiri pelantikan PPPK selama dua hari, dia mengaku sangat terbantu, pasalnya jika tidak ada armada operasional desa tersebut dia akan repot cari sewaan mobil dan dipastikan biayanya pasti tidak sedikit apalagi selama dua hari.
“Jika kita sadari, pemerintah telah mensubsidi biaya sewa mobil, bayangkan berapa banyak biaya sewa yang akan kita keluarkan saat itu jika tidak ada mobil operasional desa, harapan kami selaku masyarakat sudah terwujud, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah atas semua itu,”ujar Suaidi. (Tim)
