Bireuen — Proyek pembangunan tebing penahan ombak di Desa Lipah Rayek, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, yang dibiayai melalui APBN dengan nilai anggaran sekitar Rp9 miliar, kini menjadi perhatian publik. Pasalnya, bangunan yang baru sekitar sepekan pasca Provisional Hand Over (PHO) dilaporkan menunjukkan kemiringan pada beberapa bagian struktur.
Pantauan di lapangan pada Sabtu (14/2/2026) memperlihatkan susunan batu penahan ombak tampak tidak lagi presisi dan diduga mengalami pergeseran. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat setempat terkait kualitas dan ketahanan bangunan, mengingat fungsinya yang vital untuk melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan gelombang laut.
Dugaan Teknis Jadi Perhatian
Informasi yang diperoleh dari sumber di sekitar lokasi menyebutkan, kemiringan struktur diduga berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan, termasuk kemungkinan tidak optimalnya pemasangan geotekstil—lapisan penahan yang berfungsi menjaga stabilitas batu agar tidak mudah bergeser akibat tekanan ombak. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang dan tenaga ahli konstruksi.
Isu Material Ikut Disorot
Selain persoalan teknis, proyek ini juga sebelumnya diwarnai isu penggunaan material batu yang diduga berasal dari sumber galian C yang belum sepenuhnya jelas legalitasnya. Isu ini berkembang di tengah masyarakat, meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari instansi terkait yang memastikan kebenaran informasi tersebut.
Pelaksana dan Pengawasan
Proyek tebing penahan ombak tersebut dikerjakan oleh CV Polygon dengan nomor kontrak PB 02 01 – Bws1,7,2/430, serta berada di bawah pengawasan CV Karia Puga. Fakta bahwa bangunan telah melalui tahap PHO namun dilaporkan menunjukkan kemiringan memunculkan pertanyaan publik terkait proses pengawasan dan pemeriksaan akhir pekerjaan.
Dorongan Audit dan Klarifikasi
Sejumlah warga berharap instansi teknis terkait, termasuk balai dan aparat pengawas internal pemerintah, dapat segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh. Audit teknis dinilai penting guna memastikan apakah bangunan masih sesuai spesifikasi kontrak dan aman bagi masyarakat pesisir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi bangunan tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait, sesuai dengan prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Proyek yang diharapkan menjadi solusi perlindungan pesisir kini menjadi sorotan, sekaligus pengingat pentingnya kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pembangunan yang menggunakan anggaran negara.(*)
