Bireuen – Proyek rehabilitasi dan pengelolaan Terminal Tipe B Bireuen yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp6,4 miliar dari APBA 2025, kini menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang digarap oleh pihak rekanan ini diduga dikerjakan secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan item pekerjaan yang tertera dalam kontrak.
Sejumlah masyarakat dan pelaku usaha di terminal menilai proyek tersebut jauh dari harapan. Mereka menyebutkan, pengerjaan yang dilakukan terlihat tidak maksimal, bahkan diduga kuat terjadi mark up anggaran.
“Paketnya besar, tapi pekerjaan yang kami lihat di lapangan tidak sebanding dengan nilai Rp6,4 miliar itu,” ujar salah seorang pemilik loket di terminal, Rabu (8/10/2025).
Pemenang Tender dan Nilai Kontrak Berdasarkan hasil penelusuran media ini di laman resmi LPSE Pemerintah Aceh, proyek tersebut dimenangkan oleh CV Tiara Jati, perusahaan yang beralamat di Jalan Medan–Banda Aceh, Gampong Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Bireuen. Nilai kontrak mencapai Rp6,4 miliar, dengan sumber dana dari Kementerian Perhubungan RI melalui kontrak nomor 02/T.04/K/2025.
Namun, alih-alih menghasilkan pekerjaan berkualitas, proyek justru menimbulkan tanda tanya besar. Beberapa titik pekerjaan terlihat tidak rapi dan terkesan dikerjakan terburu-buru.
Pelanggaran K3 di Lapangan Selain dugaan pengerjaan asal jadi, pelaksanaan proyek juga dinilai melanggar aturan keselamatan kerja. Para pekerja terlihat tidak menggunakan perlengkapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi.Padahal, penerapan standar K3 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk melindungi keselamatan para pekerja bangunan.
Rekanan Bungkam Saat Dikonfirmasi Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak CV Tiara Jati melalui nomor handphone pribadi, tidak mendapat respons. Pihak perusahaan memilih bungkam dan enggan memberikan hak jawab terkait berbagai dugaan yang muncul.
Masyarakat Minta Audit Proyek Melihat besarnya nilai anggaran dan munculnya dugaan penyimpangan, masyarakat meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini.
“Ini uang rakyat. Jangan sampai ada permainan dalam proyek seperti ini,” tegas seorang warga.
Dugaan penyimpangan dalam proyek publik bernilai besar bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan masyarakat. Transparansi dan pengawasan ketat menjadi kunci agar anggaran benar-benar tepat sasaran.(*)
