Keizalinnews Langsa Nanggroe Aceh Darussalam NAD – Kunjungan kerja Komisi I dan Komisi III DPR Aceh ke PTPN IV Regional 6 Aceh dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi berdasarkan hasil audiensi SP-Bun PTPN I Regional VI Aceh dengan Komisi I dan Komisi III DPR Aceh pada tanggal 5 Juni 2025, dan surat Nomor 083/SPBUN/X/2025 tanggal 31 Mei 2025 terkait permasalahan Bord Regional Manajement (BRM) di PTPN IV Regional VI Aceh.
Ironisnya kunjungan kerja Anggota Dewan terhormat bertempat di Balee Meusapat Kantor Regional VI PTPN Langsa Aceh ini tidak difasilitasi sesuai arahan yang diharapkan tanpa ada penyambutan resmi sebagaimana kebiasaan daerah Aceh yang memuliakan tamu, apalagi orang nomor satu di BUMN plat merah ini juga tidak ada ditempat padahal pemberitahuan atas kunjungan kerja anggota dewan ini sudah disampaikan jauh jauh hari, kata Ketua SP-Bun, Rusli Achmad.
Pada kunjungan kerja anggota dewan Aceh ini disambut oleh unjuk rasa seluruh Pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun) PTPN I Regional 6 yang desak Pemerintah Aceh untuk Copot Region Head (RH) Syahriadi Siregar dan Tengku Zein Ichwan SEVP Operation.
Dalam aksi tersebut, para pengurus SP-BUN menyampaikan pernyataan sikap resmi yang berisi sembilan butir tuntutan dan secara tegas meminta pencopotan Syahriadi Siregar dari jabatan Region Head PTPN IV Regional VI Aceh, serta Tengku Zein Ichwan dari posisi SEVP Operation, Rabu (11/06/25).
Kunjungan Kerja rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terdiri dari Tgk. Muharuddin (Ketua Komisi I), serta Bunda Salma (Komisi III, unsur Pimpinan yang juga istri Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), Rusdi Muktar (Partai Aceh), Armiadi (PKS), Raja Zia Ulhaq (PAN), tanpa didampingi Region Head (RH) Syahriadi Siregar dan Tengku Zein Ichwan SEVP Operation, hanya dihadiri Kabag dan SEVP Business Support PTPN IV Regional 6 Langsa.
Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Ketua Umum SP-Bun Rusli Achmad dan Sekretaris Umum, Abdul Khalid, bahwa didasari hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajerial dan hubungan industrial di lingkungan kerja PTPN IV Regional 6.
SP-BUN menilai bahwa selama lebih dari 18 bulan kepemimpinan, kedua pejabat tersebut gagal meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan, serta menciptakan kondisi hubungan industrial yang buruk.
SP-BUN berharap, dengan kehadiran para wakil rakyat, tuntutan ini dapat menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti oleh manajemen Palmco demi perbaikan iklim kerja dan kinerja perusahaan secara menyeluruh.
Sementara Ketua Komisi 1 DPR Aceh Tgk. Muharuddin ditanya oleh salah satu media usai makan siang disebuah restoran di Kuala Langsa, menyesalkan sikap Region Head (RH) SEVP Operation yang tidak ada ditempat saat pihak mereka melakukan kunjungan.
Banyak pertanyaan yang meresahkan SP-Bun tidak dijawab seperti keterkaitan UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003, dimana maksimal bekerja ituaksimal 8 jam sementara yang diterapkan di PTPN IV Regional 6 ini dijalankan hanya 2 shift jadi karyawan dipaksa bekerja sampai 12 jam, padahal dalam UUPA jam kerja karyawan itu hanya 8 jam sehari selebihnya dihitung lembur, tapi ini tidak dihitung lembur padahal di qanin itu batas lembur itu dihitung 4 jama.
Menurut Muharuddin di Aceh sangat menjunjung tinggi kearifan lokal, seperti sholat Jum’at yang dipaksa bekerja, hari meugang, puasa ramadhan, sholat hari raya idul Fitri itu sangat sensitif yang harus dihormati bersama. Begitujuga dengan penggunaan plat mobil di manajemen masih juga menggunakan plat BK bagaimana kita mau meningkatkan PAD jika petinggi di BUMN inienggunakan plat mobil BK.
Jadi jelas Muharuddin setelah dilakukan pertemuan singkat pihak manajemen PTPN kami dari DPRA dan Pemerintah Aceh (Gubernur) mendukung usulan SP-Bun untuk disampaikan ke pihak Holding untuk segera mensikapi dan mengantikan petinggi PTPN IV Regional 6 dengan putra putra Aceh yang ada di PTPN I yang mengerti keadaan Aceh kultur masyarakat dan bagaimana kearifan lokal disini, papar Tgk.Muharuddin.
Sementara Humas PTPN IV Regional 6 Febriansyah ditanya Kanalinspirasi.com melalui pesan WhatsApp menjawab bahwa
Region Head & SEVP Operation berhalangan hadir karena adanya undangan Holding terkait pendampingan Menteri Pertanian RI di Jawa Timur.
Karena ada undangan dari Holding PTPN untuk semua Direksi beserta seluruh Region Head & SEVP Operation di PTPN diundang ada di PTPN Grup, ketika diminta copian undangan Humas mengusulkan untuk menanyakan nya ke regional lainnya. “Bisa di cek juga ke region lain bg”, jawab Febri singkat.(*)
