KeizalinNews.Web.Id | Jayapura – Ribuan mahasiswa Papua menggelar aksi demonstrasi di kawasan lingkaran Abepura, Kota Jayapura, menuntut penghentian operasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, serta mendesak pemerintah untuk mencabut izin operasional PT Gag Nikel yang dinilai merugikan masyarakat adat dan merusak lingkungan. pada Kamis (12/6/2025).
Para demonstran dengan penuh semangat membawa poster berisi berbagai tuntutan, di antaranya : Salah Pilih, Susah Pulih, Kami Masyarakat dan Mahasiswa Menolak Tambang Nikel, Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat, Selamatkan Raja Ampat, Cabut PT Gag Nikel, Tolak Investigasi Fiktif di Seluruh Tanah Papua, dan *Tanah Papua Bukan Tanah Kosong.
Slogan – slogan tersebut menggambarkan keprihatinan mendalam mahasiswa terhadap eksploitasi sumber daya alam di Papua.
Desakan Mahasiswa untuk Perlindungan Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat
Koordinator umum aksi, Trestania Kambu, menegaskan bahwa keberadaan tambang nikel di Raja Ampat bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam hak masyarakat adat Papua yang telah lama menjaga keseimbangan ekosistem wilayah mereka.
“Kami menolak tambang karena merusak alam dan mengancam eksistensi masyarakat adat. Tanah Papua adalah milik masyarakat adat, dan suara kami harus didengar,” ujar Trestania dalam orasinya.
Selain penolakan terhadap PT Gag Nikel, para demonstran juga mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, yang dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga hak-hak masyarakat adat Papua.
Tuntutan dan Harapan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam poin tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Mereka mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) turun langsung untuk menerima aspirasi rakyat dan mengawal kebijakan yang berhubungan dengan pertambangan.
Trestania berharap DPRP dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dapat berperan sebagai mediator antara mahasiswa dan pemerintah provinsi serta memastikan bahwa generasi muda Papua dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Kami ingin dilibatkan sebagai intelektual muda karena masa depan Papua ada di tangan kami. Proses pengambilan keputusan soal tambang harus transparan dan partisipatif,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan tambang di Papua Barat Daya, termasuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kementerian terkait.
“Kami ingin terlibat langsung dalam proses monitoring ke Sorong dan Raja Ampat untuk memastikan bahwa data yang dikaji oleh kementerian benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” ungkap Trestania.
Kolaborasi Lintas Elemen dalam Mengawal Kebijakan Pertambangan
Menurut Trestania, kolaborasi lintas elemen sangat penting dalam mengawal kebijakan pertambangan di tanah Papua. Ia menekankan perlunya sinergi antara aktivis lingkungan, tokoh adat, pemuda, perempuan, dan akademisi dalam memastikan kebijakan pertambangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar masyarakat adat Papua mendapatkan keadilan. Tanah Papua bukan untuk dieksploitasi, tetapi harus dijaga dan dilestarikan bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (Calvin).
