KeizalinNews.web.id Jakarta — Tim Bantuan Hukum dan Pencari Keadilan Keluarga Iptu Tomi Samuel Marbun Gelar Konferensi Pers Hilangnya Iptu Tomi Samuel Marbun (Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni) pada saat Menjalankan Tugas Pencarian DPO di Kali Moyah, Mayerga Moskona Barat Teluk Bintani Papua Barat, Hilang pada tanggal 18 Desember 2024 dengan ini Kami menyampaikan HILANG ATAU DI HILANGKAN…?
Konferensi Pers diadakan di Jalan Dewi Sartika No. 292 Cawang Jakarta Timur pada hari Kamis, 12 Juni 2025, Pukul 14.00 WIB.
Iptu Tomi Samuel Marbun dilaporkan hilang saat menjalankan tugas negara dalam operasi penindakan terhadap KKB. Namun, proses penanganan kasus ini, khususnya pada tahap pencarian ketiga, menyimpan berbagai kejanggalan prosedural, teknis dan etis, yang menimbulkan pertanyaan besar terhadap integritas proses pencarian dan akuntabilitas institusional.
Sejak awal, keluarga dan tim pencari fakta telah menemukan berbagai ketidaksesuaian prosedur, kontradiksi informasi, serta indikasi pelanggaran protokol yang serius.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: “Apakah benar Iptu Samuel Marbun hilang karena kecelakaan operasi, atau ada faktor lain yang sengaja ditutupi?”.
Lokasi hilangnya Iptu Tomi dikenal sebagai “titik merah”, namun tidak pernah dijadikan fokus pencarian.
Isteri Iptu Tomi Samuel Marbun menyampaikan pertanyaan terkait pencarian di titik lokasi kejadian hilangnya Iptu Tomi Marbun dan di tanggapi oleh Brigjen Gatot M bahwa titik tersebut ada, namun berbeda informasi dari pihak Basarnas bahwa tidak pernah melakukan pencarian di titik merah hanyutnya Iptu Tomi Marbun tapi hanya mencari dari di titik hijau ke titik kuning. Justru, pencarian dilakukan di lokasi lain (titik hijau dan kuning), yang tidak relevan secara geografis dengan lokasi kejadian.
Terdapat laporan bahwa Kapolres sempat menawarkan proyek senilai 4,5 Miliar kepada istri korban setelah kejadian, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan motif.
Sangatlah tidak wajar saat seorang aparat negara kepolisian saat akan menjalankan tugasnya harus menggunakan uang pribadi untuk membiayai operasional dalam operasi senyap harus di tanggung oleh Iptu Tomi Marbun sebesar Rp 30 Juta.
Seluruh personel yang berada dalam satu operasi tidak diperiksa oleh Propam Mabes Polri, melainkan hanya diperiksa di Polda. Pemeriksaan seharusnya dilakukan oleh pihak Irwasum atau Divisi Pengamanan Internal Pusat (Paminal).
Kami menegaskan bahwa hilangnya Iptu Tomi Marbun bukan sekedar tragedi personel, tetapi juga ujian bagi keadilan institusi negara. Kami berdiri di sini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk menuntut terang atas sebuah peristiwa yang tak dapat dijelaskan oleh logika prosedural dan nurani kemanusiaan dan Kami menegaskan kembali bahwa keluarga besar Iptu Tomi Samuel Marbun hanya menginginkan kejelasan, keadilan, dan kebenaran atas hilangnya salah satu putra terbaik bangsa dalam tugas.
Kami percaya, tidak ada satu pun prajurit negara yang boleh hilang tanpa pertanggungjawaban institusinya. Kami tidak akan berhenti sampai hak-hak korban dan keluarga ditegakkan secara hukum dan moral.
Kepada semua pihak, kami mohon keterlibatan aktif dalam mengawal dan menuntaskan kasus ini. Hanya dengan kejujuran, transparansi, dan komitmen terhadap hukum, kita bisa menyelamatkan kehormatan Polri dan hak keluarga korban.
Kami berharap konferensi pers ini dapat menjadi langkah awal untuk mengungkap kebenaran sekaligus, mendorong pihak berwenang khususnya Kepolisian Republik Indonesia untuk bertindak tegas, profesional dan mengutamakan prinsip keadilan.
(Hera)
