Keizalinnews online Jakarta – 18/4/2025 Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Sudirman Haji Uma menegaskan pentingnya pelibatan badan riset dan geologi dalam penyusunan rencana tata ruang nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama pakar tata ruang di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta. Kamis (17/4/2025)
Menurut Haji Uma, keberadaan badan riset dan geologi harus menjadi elemen penting dalam proses perencanaan tata ruang. Ia menilai, hasil kajian ilmiah dari lembaga tersebut dapat menjadi landasan objektif dalam menentukan karakter dan kebutuhan ruang suatu wilayah.
“Dalam rencana pembangunan, mutlak dan wajib. Melibatkan badan riset dan geologi. Namun pertanyaannya, bagaimana mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh zona-zona itu tanpa menghadirkan badan riset dan geologi, sedangkan biaya riset itu tidak murah. Jika hanya sekedar justifikasi formalitas semata, apakah dapat dijadikan landasan dalam rencana tata ruang,” ujar Sudirman.
Ia juga menyoroti adanya kecenderungan penggunaan dokumen riset hanya sebagai formalitas dalam menyusun rencana tata ruang, tanpa benar-benar mempertimbangkan substansi dan kebutuhan faktual di lapangan. Hal ini, menurutnya, bisa berdampak serius terhadap keberlanjutan pembangunan dan keselamatan lingkungan.
Dalam RDPU tersebut, hadir pula Pakar Tata Ruang, Dwi Hariyawan, yang turut menekankan urgensi penataan ruang di tengah meningkatnya populasi dan keterbatasan ruang. Ia menjelaskan bahwa penataan ruang semestinya menciptakan keseimbangan dalam aspek ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Namun sayangnya, pelaksanaan di lapangan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Penataan ruang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan kehidupan yang seimbang, namun dalam implementasinya sering terjadi deviasi dari aturan yang sudah ditetapkan,” ujar Dwi.
RDPU ini menjadi wadah diskusi penting bagi Komite I DPD RI dalam menggali berbagai masukan dari para pakar untuk memperkuat arah kebijakan tata ruang nasional yang berbasis riset dan kebutuhan aktual wilayah.(*)
