Serang,02-02-2025
Adanya Pemberitaan LSM dan Wartawan Bodrex yg dilontarkan oleh Mentri Desa Yandri Susanto sehingga menimbulkan polemik di organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat maupun wartawan dikarenakan ucapan mentri desa didepan publik seperti tidak punya etika.
Mentri merupakan kepanjangan tangan presiden Yg semestinya tugasnya menjalankan perintah presiden bukan ikut campuri kegiatan organisasi lain apalagi dengan adanya ucapan perkataan LSM dan Wartawan bodrek kalau kedesa hanya bisanya minta-minta dari desa ke desa berarti kalau ada 300 desa hampir sama dengan gajih saya dan mentri ucap yandri sambil tertawa.
Dengan banyaknya pemberitaan dari beberapa media online akhirnya Pembina Grib jaya desa nyompok kec kopo kab serang Alifan yg juga aktivis saat ditemui di kediamannya angkat bicara yg mana perkataan mentri desa sepertinya tidak patut untuk di contoh alias tidak mempunyai etika yg asal bicara seperti tidak makan sekolah apalagi didepan publik dengan mengatakan adanya LSM dan wartawan datang ke desa-desa hanya meminta-minta apalagi mentri desa sudah berani mengucapkan didepan kepolisian,kejaksaan selaku penegak hukum bahkan memerintahkan kepada pihak kepolisian untuk menangkapnya kepada wartawan bodrex, inikah cermin mentri desa yg merupakan panutan rakyat semestinya berterima kasih kepada awak media maupun LSM yg tupoksinya selaku control sosial sehingga bisa membantu dan memantau segala kegiatan baik pembangunan maupun yg lainnya berupa kegiatan pemerintah desa, kabupaten maupun Provinsi sehingga bisa terkontrol walaupun tidak ada yg memberi gajih atau imbalan ucap alifan.
Minggu ( 2-02-2025 ).
Harapan kami agar mentri desa tersebut bisa diberi sangsi oleh presiden prabowo yg sudah dua kali membuat kesalahan selama menjabat mentri seperti selamatan haul orang tuanya memakai format kementrian dan sekarang di ulang lagi dengan adanya penghinaan terhadap LSM dan Media bodrek yg ucapannya selalu minta-minta sesuatu kedesa-desa yg semestinya berterima kasih mentri desa kepada LSM dan Wartawan bisa membantu memantau semua kegiatan yg ada di kabupaten,Provinsi maupun pemerintahan desa , sebab semua kegiatan Pembangunan maupun yg lainnya itukan dikeluarkan dari anggaran APBD maupun APBN yg merupakan uang Rakyat bukan uang pribadi Mentri yg wajib dikontrol oleh Media,LSM maupun Ormas termasuk masyarakat selaku warga negara indonesia yg pasti banyak penyimpangan ditubuh pemerintah kabupaten,provinsi,maupun di pemerintahan desa apabila tidak ada yg mengontrol ucap alifan yg
sering di panggil alex.
( Wan ).
