KeizalinNews.com – Sultra – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Pemerhati Pembangunan dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara ( LPPK SULTRA), adanya informasi yang mengejutkan dan belum seutuhnya di ketahui publik khususnya di Pemerintahan baik itu lingkung Prov Sultra maupun lingkup Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Minggu (27/01/2025).
Dikonfirmasi, Ketua LPPK Sultra, Karmin.SH menuturkan bahwa, adanya info terkait hal tersebut, maka dari itu modus tersebut adalah jual beli jabatan yang diduga dilakukan oleh para oknum calon pejabat yang akan menduduki suatu jabatan di masa transisi di Pemerintahan Depenitif baik Gubernur maupun di Kabupaten Kota di Provinsi Sultra,” katanya.
Dikatakan, bagaimana tidak kalau itu sebuah tradisi, acap kali perbuatan tersebut terus menerus di lakukan dan di jalankan, hal ini merusak tatanan Pemerintahan dan akan berujung adanya dugaan korupsi setiap pejabat yang menduduki jabatan sehingga nantinya menjadi malapetaka, terkesan kompetensi dan ini sudah menjadi suatu dugaan tradisi siapapun yang menjabat Gubernur maupun Bupati/Walikota,” tuturnya.
Karmin.SH selaku Ketum LPPK Sultra, meminta KPK dan Kejagung lakukan OTT jika dalam masa transisi Pemerintahan ada para oknum-oknum yang memanfaatkan atau cela perbuatan melawan hukum terutama bagi oknum calon pejabat yang di duga memberikan Suap agar di beri sanksi berat baik itu kode etik aparatur sipil negara maupun sanksi pidana,” harapnya.
Lebih lanjut, Karmin. SH menyampaikan selama in,i kami sering mendapatkan informasi jika ingin suatu jabatan di wajibkan untuk membayar dan inilah yang membuat Daerah tersandera dengan kepentingan yang pada akhirnya akan ada indikasi untuk menyalahgunakan suatu kewenangannya dalam menduduki jabatan dan ditegaskan kami akan selalu getol untuk menyuarakan pemberatasan korupsi di bumi anoa serta meminta para oknum Gubernur terpilih dan semua para Bupati Walikota terpilih agar tidak lagi menggunakan cara-cara yang mengangkat suatu jabatan di lingkupnya harus bayar yang pada akhirnya nanti kepentingan Rakyat kadang terabaikan karena semua oknum pejabat terkesan sudah punya beban,” pungkas Karmin, SH ke sejumlah awak media.
Disisilain, dugaan praktek jual beli jabatan tersebut mendapat tanggapan oleh Sekda Sultra, Asrun Lio melalui pesan singkatnya di Watsshap “Trimakasih, jika ada info atau indikasi terkait permintaan budget, harap segera dilaporkan ke APH.
Editor: Nurwindu.Nh
