KeizalinNews.Online Palembang — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memastikan pemeliharaan irigasi berjalan dengan baik, mulai dari sarana prasarana hingga petugas ulu-ulu. Hal ini ditekankan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
“Nah, selama ini kalau pemeliharaan itu kan fokusnya ke kota, ke aspal, ke jalan, begitu ya. Nah, rasanya sekarang karena berbeda, perlu fokus khusus pemeliharaan ini pada irigasi,” katanya di Griya Agung Pemprov Sumsel, Kota Palembang, Senin (13/1/2025).
Bima mencontohkan bahwa isu paling umum terkait irigasi di seluruh Indonesia adalah tidak pernah dilakukan normalisasi sejak masa Orde Baru. Normalisasi ini berkaitan dengan pengembalian fungsi saluran irigasi sehingga dapat bekerja secara maksimal. Kurangnya normalisasi ini berdampak pada air yang masam, tumbuhnya pohon, hingga sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun.
“Jadi ini normalisasinya luar biasa kebutuhannya, pohon itu bahkan sampai tumbuh di tengah-tengah irigasi ini, Pak (Menko), menahun begitu. Nah, tadi dari PU katanya sebetulnya bisa saja ini poin-poin dari PU dikerjakan, atau dari pemeliharaan,” terangnya.
Bima menambahkan, Sumsel menjadi provinsi keenam yang dikunjungi oleh tim dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan. Menko Pangan Zulkifli Hasan telah memberikan arahan berkaitan dengan swasembada pangan, sekaligus melihat secara langsung situasi di lapangan yang melibatkan 146 kepala daerah, terdiri dari 6 gubernur, 106 bupati, dan 34 wali kota.
“Karena memang Bapak/Ibu, para kepala daerah, Kemendagri ini dua tahun terakhir bisa fokus pada inflasi. Jadi, kenapa tidak kita sama-sama sinergi untuk fokus pada swasembada pangan dan juga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Bima juga mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan ujung tombak dalam melakukan sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi program swasembada pangan. Kepala daerah perlu memastikan sinergi di tingkat hulu (antarkementerian/lembaga) maupun hilir (petani) dengan baik. “Di hilirnya jalur distribusi juga dipahami, petani, Gapoktan, Bulog, dan lain-lain,” tambahnya.
Ia juga menyuarakan aspirasi yang disampaikan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk meningkatkan kesejahteraan petugas ulu-ulu. Kepala daerah harus memastikan kesiapan anggaran untuk petugas ulu-ulu di tengah masifnya pembangunan irigasi di seluruh Indonesia.
“Insyaallah dengan solidaritas kita, kerja sama kita, dengan team work kita, maka Kemendagri bersama kepala daerah bisa mempercepat terjadinya swasembada pangan di Indonesia,” pungkasnya.
(Hera)
(Sumber Puspen Kemendagri)
