Keizalinnews.Online|Aceh Tengah-: Polemik berkepanjangan melibatkan Desa Pedemun kembali menjadi sorotan tajam terhadap kepemimpinan Camat Lut Tawar, Hardi Seleseh Mara. Konflik yang tak kunjung usai ini menguak berbagai persoalan, mulai dari keterlambatan pemberhentian Reje hingga pelantikan Bedel yang molor selama dua bulan. Semua ini dinilai masyarakat sebagai cerminan lemahnya kepemimpinan camat dalam mengelola desanya.
Sumber terpercaya dari masyarakat Desa Pedemun, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyampaikan kritik pedas. “Camat Lut Tawar bukanlah pemimpin yang bijak dan tegas. Keterlambatan pemberhentian Reje dan pelantikan Bedel hanya menunjukkan ketidaksiapan beliau, Akibatnya, potensi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) di Desa Pedemun hampir mencapai 50% dari total anggaran desa tahun 2024, yaitu sekitar Rp 800 juta kurang lebih. Ini sangat merugikan masyarakat,” ungkapnya dengan nada lantang.
Lebih jauh, masyarakat juga mengkritisi kemungkinan adanya pelanggaran hukum oleh beberapa oknum yang sebelumnya sempat diberitakan media. Situasi ini semakin menambah kerugian bagi Desa Pedemun, yang harus menanggung dampak buruk dari anggaran yang tidak terserap dengan optimal.
“Semua kebijakan desa saat ini diserahkan kepada sekretaris desa sebagai Pelaksana Harian (PLH) sejak 1 November 2024. Ini menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat. Hardi bukanlah sosok yang layak menjadi camat,” tambah sumber tersebut.
Potensi Silpa yang besar di Desa Pedemun dianggap sebagai gambaran buruknya pengelolaan keuangan desa, yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hingga kini, Camat Hardi belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan tudingan yang dilontarkan masyarakat.
Lemahnya Kepemimpinan atau Sistem yang Salah?
Para pengamat menilai, polemik Desa Pedemun bisa menjadi preseden buruk jika tidak segera diselesaikan. Tidak hanya memperburuk citra Camat Lut Tawar, situasi ini juga mengundang perhatian publik terkait bagaimana tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan berjalan.
Pemerintah kabupaten diharapkan segera turun tangan untuk memastikan penyelesaian konflik Desa Pedemun, termasuk menindaklanjuti isu besar terkait Silpa dan kemungkinan pelanggaran hukum oleh oknum terkait.
Kondisi ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Hardi Seleseh Mara. Mampukah ia membuktikan kapasitasnya sebagai camat yang bertanggung jawab dan profesional, atau justru semakin tenggelam dalam kontroversi? Hanya waktu yang akan menjawab.
(Tim)
