Keizalinnews.com – Jakarta – Kamis 20 Nopember 2024
Koalisi aktifis pemerhati lingkungan dan pertambangan ( Kapitan Sultra) dan Lembaga Pemerhati dan pemberdayaan masyarakat Indonesia (Lppm)
Masing masing kedua ketua ASRUL Samani kapitan dan Andi ifitra LPPM soroti proses pertambangan ore nikel CV. unaaha bakti persada yang melakukan aktivitas penambangan di KABUPATEN Konawe Utara
Adapun tuntutan dua Lembaga Sultra tersebut sebagai berikut adanya Dugaan penambangan ore nikel yang sudah mengambil di luar izin usaha produksi CV unaaha bakti persada Asrul dan ifitra saat di mintai keterangan awak media mengatakan Kami menduga aktifitas penambangan CV unaaha bakti persada sudah mengambil hasil galian ore nikel di luar titik koordinat sehingga kami mendesak kementrian ESDM dan polri untuk turun memeriksa lahan kegiatan produksi sesuai dengan sumber cadangan yang dilaporkan dalam pengajuan Rencana kerja anggaran biaya (RKAB) Baik itu data eksplorasi lanjutan, mensinkronkan tempat galian real ore nikel mereka dengan kuota produksi dan penjualan apakah sesuai dengan tonase penjualan dan galian untuk CV unaaha bakti persada sesuai dengan laporan awal dan pasca yang di berikan sebab kami duga ada permainan di lokasi iup penambangan tersebut kerap digunakan tempat menyimpan barang hasil produksi ore nikel diluar penambangan kontraktor resmi perusahaan dan diduga dilakukan saat malam menggunakan Dump truck dari lahan ilegal/koridor.
Berdasarkan UU No.4/2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara yang telah diubah menjadi UU No.3/2020 Tentang Minerba yang diperbaharui melalui UU.No.11/2020 Tentang Cipta Kerja. Dimana dalam proses penambangan harus memenuhi persyaratan izin lingkungan yang dimiliki . berdasarkan temuan dilapangan diduga kuat adanya pelanggaran UU No.3/2020 pada pasal 161 yakni ” setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pemanfaatan dan pengembangan pengangkutan serta penjualan yang tidak berasal dari pemegang IUP dipidana 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 100 miliar rupiah,hal ini juga sudah bertentangan dengan pasal 159 yang berbunyi pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu sebagaimana yang dimaksud pasal 70 huruf e,pasal 105 ayat (4) pasal 110 dan pasal 111 ayat (1) dipidana dengan 5 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar 100 milyar rupiah. Saat ditemui dijakarta dalam waktu dekat Asrul dan Andi fitrah mengungkap akan melaporkan dugaan temuan ini dikementrian ESDM dan mabes polri.
Lebih lanjut
Ketua lppm Sultra Andi IFITRA menambah bahwa ini momen presiden Prabowo Subianto mengatakan waktunya bersih bersih atas dugaan korupsi dan pelangaran perambahan hutan atau penambangan yang melanggar hukum harapan kami bukan saja kasus koruptor yang di proses hukum akan tetapi juga pelanggaran perambahan hutan yang tidak resmi ucap Andi.
Editor: Nurwindu.Nh
