Laporan Pimred Cabang Bima NTB
KeizalinNews-com – Kabupaten Bima. Sekolah Rintisan perempuan untuk perubahan (La Rimpu) bermitra dengan Wahid Foundation Selasa (2/4) menggelar Forum Multi-Stakeholder Kabupaten Bima Dalam Implementasi Program Desa/Kelurahan Damai 2024-2025 yang digelar di ruang rapat utama Kantor Bupati Bima.
Bupati Bima yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Fatahullah S.Pd dalam sambutannya mengatakan, berbicara soal perdamaian, maka seyogianya harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan. La Rimpu diharapkan dapat memetakan potensi dan menggali pemicu serta akar penyebab terjadinya konflik.
Masalah konflik juga terkait dengan aspek budaya, oleh karena itu penyelesaian konflik juga memerlukan kearifan para pihak dalam penanganannya.Terang mantan Kadis Nakertrans ini di hadapan para kepala desa ketua BPD dan perwakilan dari lima desa dampingan La Rimpu.
Terima kasih terima kasih kepada La Rimpu yang sudah menggali persoalan dan membantu meningkatkan kapasitas melalui pelatihan untuk menjadi duta perdamaian di masing-masing desa.
Kita berharap, para fasilitator sebagai agen perdamaian yang sudah dibekali pengetahuan dan keterampilan mengelola konflik dapat berperan mengurangi konflik di Kabupaten Bima. jelas Fatahullah yang didampingi para pejabat terkait DP3AP2KB dan DPMD Kabupaten Bima.
Sebelumnya, Program Officer La Rimpu Mir’atun Syarifah memaparkan forum multi-stakeholder merupakan inisiasi dari lembaga PBB UN Woman yang bermitra dengan Wahid Foundation dan La Rimpu yang dipercaya sebagai penyelenggara program.
La Rimpu bekerjasama dengan para fasilitator desa yang sudah dibekali Training Of Trainers (ToT) pada hari ini dapat berkumpul dalam forum stakeholder, mengundang kepala desa dan perwakilan desa. Ada beberapa program yang akan dilaksanakan selama 14 bulan dan melibatkan kelompok perempuan, komunitas dan anak muda dari lima desa kegiatan.
Harapannya ada potensi perempuan di desa dampingan yang terus digali juga memberdayakan perempuan korban konflik yang disesuaikan dengan peningkatan kapasitas ekonomi perempuan yang ditujukan agar dapat berpartisipasi membangun perdamaian dalam berbagai kegiatan”. Tandasnya. (Tim)
