Menanggapi pernyataan ketua DPRD dan sekretaris partai Golkar Kobi sesuai yang diberitakan media on line Londa Post Bima NTB sebelumnya yang isinya “jajaran Pemerintah Kota Bima Propinsi NTB, tidak melaksanakan upacara HUT Korpri ke 52 tahun 2023, dikarenakan Pj Walikota Bima sering keluar daerah. Bahkan selama menjabat Pj Walikota Bima memasuki bulan ke 3 (tiga) Ir.HM.Rum sering keluar daerah hingga tidak pernah ikut upacara HUT, SUMPAH PEMUDA 28 oktober 2023, HUT pahlawan 10 Nopember 2023, HUT PGRI 25 Nopember 2023, dan diperparah lagi pada hari ini 29 Nopember 2023, Jajaran Pemkot Bima sama sekali tidak melaksanakan HUT KORPRI ke 52 tahun 2023 ini seperti dilakukan daerah lain di negeri ini ”
Farhan (sekretaris komunitas diskusi dan pemerhati masalah hukum) P 55 J kota bima. Angkat bicara, pada Pimred Media KeizalinNews.com Cabang Bima NTB Syarifuddin (30/11/23) dengan tegas menuturkan bahwa menurutnya pernyataan tersebut terkesan murahan bahkan sengaja mencari2 kesalahan ” Menurut saya pernyataan tersebut terkesan murahan bahkan sengaja mencari2 kesalahan, padahal PJ sudah mengklarifikasi ketidakhadiranx saat upacara hari besar nasional beberapa hari lalu karena sedang bertugas dinas di jakarta serta melakukan penguatan MOU alih fungsi lahan utk pembangunan kampus IAIN bima, dan hasilx pun nyata, apalagi yang, kenapa masih mau diperpanjang “drama Korea (drakor)” ini ” sangkalnya
Lebih lanjut Farhan menguraikan bahwa orang pergi jelas2 untuk pembangunan dan kemajuan kota bima saja kok dipermasalahkan, sementara masalah di depan mata tidak diurus, cara berpikir yang seremonilialistik seperti ini yang bisa menghambat kemajuan daerah,karena hanya mementingkan kemasan bukan isi, padahal rakyat butuh isi bukan kemasan, apalagi kehormatan semu, sama sekali rakyat tidak butuh hal hal seperti itu.
Prestasi beliau itu nyata dan kasat mata selama 2 bulan terakhir ini tapi terkesan diabaikan bahkan seolah anggota dewan sengaja tutup mata dan tidak mau tahu, padahal rakyat sangat mengapreseasi yang dilakukan PJ, saudara2 itu bicara atas nama siapa sesungguhx, rakyat atau pribadi dan kepentingan kelompok kalian.
Janganlah melihat segala sesuatu dari kacamata dan kepentingan politik semata, ada saatx penilaian itu didasarkan objektifitas tanpa tendensi dan pretensi tertentu, karena itu pulalah esensi rakyat memilih saudara2 sebagai wakilx di dewan, untuk menyuarakan aspirasi mereka bukan kepentingan pribadi dan partai kalian.
Jujur saya heran dengan cara pandang ketua DPRD dan sekretaris partai Golkar Kobi seperti ini, seolah sengaja mau cari pembenaran dan cuci tangan atas “kegagalan” menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap mantan walikota sebelumx yang diproses hukum KPK, kalau memang mau mengawasi silahkan,awasi yang benar, tetapi ingat jangan menjerumuskan.
Kami sebagai rakyat pun akan mengawasi kinerja saudara semua, sudah saatx sekarang untuk bersih2 lembaga DPRD Kobi dari “tikus2 dan benalu kekuasaan”. komunitas kami P55J akan memastikan itu. Tutup Farhan
Red
