KeizalinNews Aceh timur Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, menyarankan agar pihak APDESI dan aparat desa Se Aceh Timur, segera menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Timur, untuk menuntut kejelasan hak – hak berupa gaji ratusan aparat desa di Aceh Timur yang dikabarkan dipotong.
” Menurut kami, sebaiknya APDESI dan aparat desa di 513 desa di Aceh Timur segera gelar aksi sampai tuntutan mereka dipenuhi, karena hanya itu salah satu cara ampuh untuk bicara dan didengar oleh kekuasaan di Aceh Timur saat ini, dan kami juga siap turut serta mendampingi sampai tuntas,” kata Ronny dalam pernyataan Persnya, Minggu 7 November 2021.
Menurut Ronny, tuntutan APDESI beserta sejumlah aparat desa merupakan hal yang wajar dan merupakan haknya.
” Apapun bentuk protes yang mereka gelar itu wajar, mereka menuntut haknya, mereka juga manusia, keluarga mereka juga butuh makan, mereka sudah kerja, jadi gajinya mesti dibayar sesuai apapun alasannya, dan setahu kami mayoritas kepala desa berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, apalagi seandainya penghasilannya hanya berharap dari gaji yang dipotong itu, ironis,” ketus putera Idi Rayeuk berdarah Aceh – Minang itu.
Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu menyayangkan seharusnya pemerintah Aceh Timur mempertimbangkan dengan cermat persoalan tersebut beserta implikasinya agar tidak memberi dampak negatif pada masyarakat .
” Baik buruknya aparat desa, faktanya mereka garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, apalagi dinamika di masa darurat covid ini sangat pelik problem yang mereka hadapi, jadi tidak sepantasnya gaji mereka dipotong, mereka mau makan apa kalau berbulan – bulan tidak digaji,” ungkap pengkritik yang dikenal sangat cadas soal isu – isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, demokrasi dan hak asasi manusia itu.
Ronny mengumpamakan kondisi tersebut ibarat tenaga kerja atau buruh yang tidak digaji atau upahnya dipotong oleh pihak perusahaan, sehingga menyebabkan para pekerja kehilangan penghasilan yang menjadi alat pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari – hari.
” Ini kan hampir mirip kasus buruh yang enggak digaji atau gajinya dipotong, lalu mereka mau kasih makan apa keluarganya, kenapa bukan gaji bupati, gaji pejabat dinas, atau gaji dewan saja yang dipotong, lagian buat bimtek dewan aja ada dananya miliaran?” ketus Ronny lagi.
Dia menggambarkan kasus ini sebagai pertanda buruknya birokrasi serta manajemen pemerintahan di Aceh Timur selama ini yang terkesan menindas yang lemah.
” Lihat itu, buktinya tetap yang terlemah yang ditindas, dan dikorbankan, karena dianggap selama ini mereka tidak akan berani berkutik dan melawan kebijakan yang makin ke ujung makin busuk dan otoriter itu,” pungkas alumni Universitas Ekasakti tersebut.
Namun begitu, pihaknya tetap tidak akan berkompromi dengan oknum aparat desa yang diduga berprilaku koruptif, dan dia berharap pihak aparat desa tidak memboikot kegiatan pemerintahan yang berdampak merugikan masyarakat luas.
” Kami tetap tidak kompromi dengan yang menyimpang, tetap kita minta diproses hukum, tapi itu kan oknum, dan kami berharap tidak ada aksi tutup kantor geuchik atau aksi lainnya yang membuat masyarakat bingung dan tak dapat memenuhi kebutuhannya di kantor pemerintahan desa, karena masyarakat tidak salah, masyarakat juga cukup menderita selama ini, jadi jangan dilampiaskan ke masyarakat, karena itu tidak bijak,” tutup Ronny.(NZ)
