KeizalinNews.Com Banda Aceh – Banyak oknum pengamat pembangunan yang menilai kegagalan demi kegagalan pembangunan di Aceh terus terjadi,
Usman Lamreung yang di hubungi awak media ini,Senin 25 Oktober 2021,untuk di minta tanggapannya tentang adanya kegagalan demi kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh baik dana yang bersumber dari APBA untuk memicu pembangunan Aceh
Menurut amatan Dosen Abulyatama Banda Aceh tersebut ada beberapa proyek yang gagal di laksanakan oleh Pemerintahan Gubernur Nova Iriansyah itu saat kita sayangkan,apalagi proyek tersebut yang berkaitan langsung dengan nadi pertumbuhan ekonomi masyarakat”
Sebagaimana yang kita ketahui bersama pembatalan pembangunan proyek dengan,
Nama peningkatan Jalan Batas Aceh selatan-kuala baru-Singkil-Telaga Bakti kabupaten Aceh Singkil dengan anggaran 68,9 miliyar, diperkirakan baru 10 persen dilakukan oleh rekanan’
Ini menandakan, ada masalah di rekanan sebagai pemenang proyek, seharusnya mereka sejak bulan Desember 2020 tanda tangan kontrak, dan seharusnya saat ini progresnya sudah 80 persen, nyatanya rekanan tidak konsisten dan komitmen dengan mandat yang sudah diberikan.
Saya melihat lemah pengawasan dan tidak tegasnya Dinas PUPR Aceh”, kabarnya Dinas PUPR sudah menegur tujuh kali, sepertinya tidak ada tanggapan dari rekanan.
Lebih lanjut pengamat ekonomi dan pembangunan Aceh menguraikan Bila benar tujuh kali sudah menegur rekanan PT Pirimpilo Permai namun tak ada progres,
Seharusnya Dinas PUPR ambil tindak tegas putus kontrak, bila tiga kali berturt-turut tidak melakukan progres.
Ini tidak dilakukan Dinas PUPR, kenapa Dinas PUPR tidak tegas? Seharusnya bila rekanan tidak konsisten menjalankan kontrak pekerjaan bisa diputuskan, atau di black list, kenapa harus dibiarkan, malah harus tujuh kali melayangkan surat teguran, tanpa ada tindakan apapun.
Pemerintah Aceh dibawah Gubernur Nova Iriansyah terus membuat masyarakat Singkil kecewa, tidak konsisten dan becus dalam merealisasikan program yang sudah masuk dalam APBA 2021,
seperti ada kesengajaan agar proyek tersebut tidak selesai. Ini akan semakin tidak percaya masyarakat khusus masyarakat singkil pada pemerintah Aceh, yang nyatanya pembangunan jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Singkil.
Peneliti Emirates Development Research (EDR),Usman Lamreung berpendapat, jika pembangunan ini dibangun kembali di anggran tahun 2022
Menurut saya pemerintah Aceh tidak becus dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam realisasi anggaran,
khusus macetnya realisasi pembangunan peningkatan Jalan Batas Aceh selatan-kuala baru-Singkil-Telaga Bakti kabupaten Aceh Singkil. Begitu panjang waktu tersedia,
Hal ini makin membuktikan bahwa
Pemerintah Aceh sangat tidak becus dan tidak konsisten. Menyambut rencana investasi pariwisata UEA di Pulau Banyak. Pembangunan infrastruktur di kepualuan ini mestinya harus di genjot, tapi ini justru sebaliknya, dibatalkan, dan dengan alasan yang tidak masuk akal pula, karena tidak cukup waktu,” ujar nya,
Seharusnya pembangunan jalan tersebut di akhir tahun selesai. Namun ironisnya malah pemerintah Aceh berkeinginan melanjutkan program pembangunan jalan pada tahun 2022. Sepertinya tolak Tarik kepentingan dan hubungan komunikasi politik DPRA dan pemerintah Aceh, bisa saja Salah satu penyebab berbagai program terlambat diselesaikan dan imbasnya berbagai pembangunan bermasalah dan di batalkan karena alasan tidak cukup masa kerjanya
Menurut Usman, jika ditingkat teknis sudah siap, tapi proyek tak kunjung dieksekusi. Maka itu sangat layak dicurigai bahwa ada proses-proses yang tidak sehat dalam pelaksanaan program dan proyek APBA.
Kasus ini, sangat mirip dengan cerita gagal investasi KIA Ladong. Investor yang kebetulan putra Aceh, yang telah berkomitmen membangun Aceh justru tidak difasilitasi dengan baik oleh Pemerintah Aceh. Bahkan ada desas-desus yang menyebutkan arogansi seorang pejabat di lingkup Pemeritah yang membuat investor kehilangan minat hingga angkat kaki dari KIA Ladong.
Tak tertutup kemungkin Pulau Banyak juga bisa bernasib seperti KIA Ladong, investornya lari dan tak jadi berinvestasi,” beber Usman.
Dikatakan, sudah terlalu banyak cerita gagal dari kepemimpinan pemerintahan Nova dan membuat Aceh semakin terburuk. Bukan karena faktor eksternal, tapi karena kebobrokan mereka sendiri.
Walaupun demikian harapan masyarakat singkil jalan tersebut bisa diselesaikan pada tahun ini,
tentu pasti ada solusi secara administrasi, dan DPRA harus mendorong pemerintah Aceh agar program-program besar dengan anggaran besar bisa direalisasikan, agar pada tahun 2021 ini tidak membengkak SILPA.tutup pengamat ekonomi dan pembangunan Aceh tersebut. (Tim/Red)
