KeizalinNews.Com Kabupaten OKI – Perjuangan dan kerja ekstra keras dijalani petugas administrasi kependudukan Disdukcapil Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sumsel.
Keluar masuk desa, menyusuri sungai hingga mendatangi warga dari rumah ke rumah, mereka memastikan masyarakat OKI menerima layanan administrasi kependudukan. Maklum saja Kabupaten OKI memiliki luas wilayah lebih dari 19 ribu km dengan 75 persen bertifologi perairan dan rawa.
Tak selesai disana, seperti pindah kantor mereka membawa seperangkat komputer hingga alat perekaman KTP-el. Tak mudah memang bertugas di pedalaman. Gangguan sinyal, listrik, aksesibilitas wilayah serta sejumlah keterbatasan lain menjadi kendala.
“Jadi kita punya program namanya, Jalades Semedi (jemput bola ke desa, sehari jadi). Sudah berjalan selama dua tahun terakhir. Kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat OKI yang belum memiliki dokumen kependudukan,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKI, Hendri, SH, MM. (Rabu, 15/09/2021).
Pelayanan Jalades Semedi juga menyasar warga berkebutuhan khusus yang sulit melakukan perekaman di kantor Dukcapil.
Untuk melayani mereka petugas harus sabar, mengarahkan gaya hingga foto terbaik sesuai standart perekaman di dapat.
Itulah sepintas cara Pemkab OKI memberi perhatian khusus, kepada warganya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Terlebih, dibawah kepemimpinan H. Iskandar, SE dan Wakil Bupati H. M. Dja’far Shodiq.
Beberapa terobosan seperti Jalades Semedi, Layanan kependudukan berbasis online, Lakon Mandira, Pandu Samara, yakni pemberian dokumen kependudukan bagi pasangan baru menikah bekerjasama dengan Kantor Kementrian Agama. Ada juga Inovasi Pondok Duren, yakni penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, dissabilitas, lansia, kelompok miskin , marginal dan penduduk rentan lainnya. Dokumen kependudukan tersebut bahkan diantar langsung ke rumah-rumah dengan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia.
Upaya ini karena Bupati Iskandar sadar betul bahwa administrasi kependudukan adalah kunci intervensi program pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau tidak tercatat di adminduk, masyarakat akan terlompati saat ada program yang harusnya menjadi haknya. Jadi tugas kami memberi layanan kependudukan itu” terang Hendri.(DM)
