Bireuen – Kondisi dunia kesehatan di Kabupaten Bireuen kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah tenaga medis di RSUD dr. Fauziah Bireuen mengaku belum menerima pembayaran jasa pelayanan mereka selama hampir lima bulan. Keterlambatan pembayaran itu disebutkan terjadi sejak bulan Juli hingga November 2025.
Para tenaga medis meminta perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bireuen, khususnya Bupati, untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Mereka menilai persoalan gaji adalah hak dasar yang harus dipenuhi tanpa penundaan.
Selain itu, para pegawai juga menyuarakan dugaan adanya persoalan manajemen internal di tingkat pimpinan rumah sakit yang dinilai menjadi pemicu terhambatnya pembayaran jasa medis, termasuk iuran BPJS Kesehatan mereka. Para tenaga kesehatan meminta agar seluruh permasalahan itu dibuka secara transparan dan diusut oleh instansi terkait.
Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 8.A/LHP/XVIII.BAC/05/2025 sebelumnya mengungkapkan temuan terkait pengelolaan keuangan pendapatan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen. BPK menyoroti adanya ketidaksesuaian penganggaran yang mencapai sekitar Rp124 miliar dalam pendapatan RSUD tersebut. Temuan BPK ini kembali menjadi perhatian masyarakat setelah persoalan keterlambatan pembayaran jasa medis mencuat.
Sementara itu, Plt Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen, dr. Minar Mushari Sp.S, saat dikonfirmasi media ini pada Selasa (4/11/2025) menjelaskan bahwa pihaknya telah membayarkan jasa medis untuk sebagian periode.
“Upah sudah kita bayar sejak 6 Oktober 2025. Untuk bulan November sedang kita siapkan berkasnya,” tulisnya melalui pesan singkat.
Namun saat ditanyakan mengenai pembayaran klaim BPJS yang disebut belum dibayarkan untuk rentang lima bulan, dirinya menyebut bahwa persoalan itu adalah bagian dari masa manajemen sebelumnya.
“Itu masa dr. Muktar,” jawabnya singkat.
Para tenaga medis berharap permasalahan ini tidak berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap motivasi kerja, kesejahteraan keluarga mereka, serta kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas di Kabupaten Bireuen.(*)
